ContohSurat gugatan dan Jawaban tergugat dalam PTUN tentang perangkat desa yang dipecat sewenang-wenang oleh Kepala desa. a quo berkekuatan hukum 67 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. VI. Petitum/Tuntutan : A. Dalam Penundaan. Kedudukanpenggugat (orang atau badan hukum perdata) dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia selalu dalam posisi yang jauh lemah bila dibandingkan dengan Tergugat (Badan atau pejabat tata usaha negara), hal ini dikarenakan tergugat menguasai segala aspek hukum yang berkaitan dengan obyek gugatan, juga dikarenakan tergugat memiliki fasilitas, kemampuan keuangan dan kemampuan ContohFormal Surat Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hak Cipta: © All Rights Reserved. Format Tersedia. Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd. Tandai sebagai konten tidak pantas. Simpan. Tanamkan. Bagikan. Unduh sekarang. dari 2. Surat Gugatan PTUN. Boyolali, (12/08/2020) Kepada. Yth. Ketua Pengadilan. 32Serat Acitya Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang ISSN : 2302-2752, Vol. 5 No. 2, 2016 hukum dan kepastian hukum yang Sistem Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya untuk rakyat semata membatasi hakim untuk memilih melainkan juga bagi administrasi antara menyatakan batalnya obyek negara (badan atau pejabat tata usaha gugatan yakni keputusan Tata PeradilanTata Usaha Negara diatur dalam b) Gugatan dikabulkan, berarti Pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun dalam pemeriksaan dapat 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun dibuktikan bahwa Keputusan 8 Harahap, Zairin. apabila penggugat, para Contoh : surat pemberhentian penggugat atau kuasanya tidak pegawai dibatalkan dan melakukan hadir pada Gugatanmenurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 51/2009") adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. .

contoh surat gugatan peradilan tata usaha negara